Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun 2023, Sekda Sebut Ini Penting Untuk Ketahui Perkembangan

Mataram NTB - Sebagai upaya memonitor dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan anggaran daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (16/10/2023).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram tersebut dipimpin Sekda Kota Mataram L. Alwan Basri yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Mataram.

Baca juga: Upaya Mengambil Langkah Strategis Kasubsi Pengelolaan Rutan Praya Gelar Rapat Perdana

"Rapat tersebut merupakan kesempatan bagi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mataram untuk berkoordinasi dan memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan pada awal tahun anggaran 2023 digunakan dengan efektif serta sesuai dengan rencana, "ucap Sekda saat membuka Rakor.

Dikatakannya, Evaluasi triwulan III sangat penting untuk mengidentifikasi potensi perubahan dalam kebijakan atau alokasi anggaran yang diperlukan.

Baca juga: Pemkot Mataram Terima Tim Evaluasi Lapangan Kota Layak Anak tahun 2023

" ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik, "tegasnya.

Dengan menghadirkan seluruh kepala OPD, Kota Mataram, menurut pria yang kerab di sapa Miq Alwan ini dapat memantau pelaksanaan anggaran yang digunakan seperti  perkembangan proyek-proyek dan program-program yang didanai oleh APBD, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

Baca juga: Menkumham Promosikan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadapan Anggota Parlemen Inggris

Lanjutnya, Rapat ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan merumuskan rekomendasi guna memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah. 

"Rakor dan Evaluasi pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2023 juga sebagai wujud mendukung pengelolaan keuangan secara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif dari sumber daya keuangan daerah, "tutupnya.(Adb)

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Siap Dukung Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM